Momentum Hari Sumpah Pemuda, LMND Demo DPRD NTB dan Dinas Pertanian, ini Tuntutannya

Keterangan Foto: Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi saat Demo DPRD NTB. 

Mataram, merdekantb.com–Memperingati hari sumpah pemuda, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Mataram kembali turun ke jalan untuk meneriakkan segala bentuk persoalan rakyat. Dalam momentum hari sumpah pemuda Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi  menuntut persoalan BBM dan pupuk subsidi kian lahir kian sulit dijangkau oleh petani di NTB.

Melihat perkembangan dinamika sosial di negara indonesia, sampai hari ini banyak persoalan rakyat yang belum dituntaskan dan belum mendapatkan keadilan serta kesejatraan seperti yang di janjikan oleh pemerintah sesuai amanat undang undang 1945, tentang kemakmuran/ keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Tetapi yang terjadi di negara indonesia khusunya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terjadi gejolak sosial yang menghisap dan menindas manusia di atas manusia lainya, ucap Ilham kepada media ini, Jum’at (28/10).

Kenaikan harga BBM ini tentunya akan sangat memberikan tekanan hebat bagi rakyat tentunya rakyat kecil,” ungkapan Mujihat Pria Kelahiran Desa Piong kecamatan sanggar Kabupaten Bima ini, kita ketahui BBM bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan pokok rakyat, banyak rakyat kecil yang mengunakan BBM untuk mencari nafkah, sebut saja ojek, nelayan, petani, dan pekerja buruh dan lain-lainnya. Mereka rata-rata dari rakyat kecil yang harus terus hidup ditengah kerasnya kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil maupun pada umumnya, katanya.

Selain masalah BBM, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi juga mengatakan bahwa kelangkaan pupuk bersudsidi ini diakibatkan kurangnya kebijakan dan pengawasan dari pemerintah yang tidak mendukung kepentingan masyarakat petani, sehingga kesempatan itu digunakan oknum-oknum bermain curang untuk mengambil keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat petani, ungkapnya.

Terkhusus pada saat ini, diberbagai Desa kami. Kelompok tani mengadu, tentang RDKK yang tidak pernah di Revisi, RDKK yang di setiap tahunnya harus di perbarui namun tidak di lakukan sama sekali, ini menunjukan bahwa pemerintah hari ini sangat apatis terhadap kondisi petani, bebernya.

Penulis: Adi
Editor: Fesal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *