Modus Kesepakatan dengan Orang Tua Siswa, Kepala SMKN 1 Sanggar Diduga Melakukan Pungli Kegiatan PSG

                        Ilustrasi./ Foto : Dokumen Google. 

Kabupaten Bima, merdekantb.com–Mujihat selaku ketua EK-LMND Mataram ini menduga bahwa Kepala  SMKN 1 SANGGAR inisial M melakukan pungutan liar (Pungli) senilai 2.000.000.00/siswa dengan dalih untuk mengikuti Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang menjadi syarat untuk mengikuti ujian nasional/ujian akhir, ucap Muzihat Ketua LMND Kota Mataram saat diwawancarai media ini, Rabu (17/04/2024).

Kata Muzihat bahwa Lewat Kepala Sekolah SMKN 1 SANGGAR mengeluarkan surat  persetujuan orang tua siswa harus di tandatangani terkait pelepasan siswa dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.000.000 untuk mengikuti PSG tersebut, kalau tidak siswa-siswa tersebut tidak bisa mengikuti Ujian Nasional, ungkapnya.

Modus musyawarah dengan orang tua siswa selalu menjadi aji mumpung bagi pihak Sekolah untuk melakukan pungutan liar terhadap siswa-siswanya, tuturnya.

Ketua LMND Kota Mataram Muzihat menjelaskan juga terkait peraturan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

Pengertian Pungutan dalam peraturan tersebut adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedang pengertian Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorang atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Dari dua pengertian diatas, secara jelas dibedakan Pungutan bersifat wajib dan mengikat, sementara Sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Demikian pula Pungutan diperbolehkan asal memenuhi ketentuan pada Pasal 8 dan larangan dilakukan Pungutan jika tidak sesuai pada Pasal 11 pada Permendikbud No. 44/2012. Karena pada dasarnya Pungutan dan Sumbangan dari masyarakat pengejawantahan tanggung jawab pada pendidikan selain tanggungjawab pemerintah (pemerintah pusat dan daerah).

Pembatasan pungutan pada lingkungan sekolah karena satuan pendidikan tingkat dasar sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 800.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun, sedangkan pada tingkat SMA sebesar Rp 1.400.000/siswa/tahun yang disalurkan setiap tiga bulan yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Ada 13 komponen yang dibiayai oleh dana BOS yakni: pengembangan perpustakaan; kegiatan penerimaan peserta didik baru; pembelajaran dan ekstrakurikuler; ulangan dan ujian; pembelian bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan/rehab dan sanitasi; pembayaran honor bulanan; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; membantu siswa miskin; pengelolaan sekolah; pembelian dan perawatan komputer; dan biaya lainnya. Biaya lainnya yang dimaksud misalnya pembelian peralatan UKS dan darurat bencana.

Batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Mendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada Pasal 10 ayat (2) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Jadi bantuan dan/atau sumbangan yang digalang Komite Sekolah untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan azas gotong royong sesuai fungsi Komite Sekolah dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Bantuan pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Mendikbud No. 75/2016 adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat disekapati para pihak.

Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat).

Beberapa pungutan dilakukan sejak tahap pendaftaran masuk sekolah, kegiatan belajar mengajar hingga lulus sekolah. Pungutan yang sering dilakukan saat pendaftaran sekolah seperti uang pendaftaran, uang bangku sekolah, uang baju sekolah, uang daftar ulang dan uang bangunan. Sementara pungutan yang sering dilakukan saat kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah uang SPP/uang komite, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurikuler, uang OSIS, uang study tour, uang perpustakaan, uang pramuka, uang PMI, uang kalender, dana kelas, uang koperasi dan uang denda tidak mengerjakan PR. Pada tahap jelang lulus sekolah, terdapat berbagai pungutan seperti uang UNAS, uang try out, uang bimbingan belajar, uang perpisahan, uang foto, uang membeli kenang-kenangan, dan uang wisuda.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu yang harus di fasilitasi dan itu termaksud bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

Ketua LMND Eksekutif Kota Mataram mengungkapkan bahwa Kepala SMKN 1 Sanggar diduga Kuat dalang dibalik Pungutan liar dalam kegiatan pendidikan sistem ganda (PSG) pada tahun 2023 tersebut dengan nominal Rp. 2.000.000/ siswa, ungkap Muzihat Ketua EK Mataram, Rabu (17/04/2024).

Ditambahkannya, Ketua LMND Kota Mataram Muzihat menegaskan akan menuntaskan kasus dugaan pungli di SMKN 1 Sanggar ini sampai pada pelaporan di Polda NTB, tegasnya.

Kami secara keorganisasian Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Mataram akan melaporkan ke Polda NTB kasus dugaan pungli di SMKN 1 Sanggar, pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Sanggar (Makruf,  S. Pd.) yang dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa penarikan biaya kepada siswa-siswa pada kegiatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) tersebut sudah melalui kesepakatan bersama orang tua siswa, jelasnya.

Kami telah melakukan rapat dengan orang tua siswa sebelum mengumpulkan uang tersebut, orang tua siswa sepakat dengan biaya sekian. Itu hasil rapat kami dengan pihak orang tua siswa, imbuhnya.

Biaya variatif, kalau siswa yang mengikuti Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Mataram nominalnya Rp. 2.000.000/siswa, kalau yang mengikuti Pendidikan Sistem Ganda di Bima hanya sebesar Rp. 900.000 dan untuk mengikuti Pendidikan Sistem Ganda di Kabupaten Dompu hanya Rp. 600.000, ungkapnya.

Pewarta : Adi

Editor : Gilang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *