Mahasiswa Kritik Keras PT STM dan DLHK NTB, ini Masalahnya

Nanang Sofyan Mahasiswa./ Foto : Dokumen Adi. 

Dompu, merdekantb.com–Daerah NTB sekarang menjadi daerah garapan untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan pada bidang pertambangan khususnya pertambangan emas. Namun, kedatangan perusahaan tambang tidak hanya mendatangkan keuntungan untuk daerah, akan tetapi juga mendatangkan masalah dan tanda tanya.

Kita bisa lihat PT Sumbawa Timur Mining (STM), yang menemukan dua miliar ton emas di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) generasi ketujuh yang ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 19 Februari 1998, ungkap Nanang Sofyan pada media ini, Minggu (12/05/2024).

Proyek Hu’u yang dijalankan PT STM berlokasi di Kecamatan Hu’u, Kabupaten Dompu dan Bima. Namun menjadi sebuah tanda tanya besar bagaimana kontribusi PT STM untuk daerah Kabupaten Bima.

Dari izin wilayah PT STM, Kabupaten Bima masuk wilayah garapan, akan tetapi sampai sekarang kita belum lihat bagaimana kontribusi aktif PT STM untuk daerah Kabupaten Bima. Untuk Wilayah Kabupaten Dompu saja PT STM memberikan kontribusi 2% dari keuntungan PT.

Lalu bagaimana Kabupaten Bima? Akankah Kabupaten hanya menjadi lahan garapan namun tidak di berikan keuntungan akan itu atau Kabupaten Bima juga diberikan keuntungan tapi semua masuk ke kantong Bupati Bima.

Jika dilihat dari aspek lain, potensi kerusakan lingkungan sangat besar. Bayangkan saja dengan memegang izin IPPKH dengan luas 19.260 hektare yang dimana lahan yang menjadi garapan PT merupakan kawasan hutan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 pasal 5) ayat 2) huruf a) angka 2) yang berbunyi; lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan rasio 1:2 (satu berbanding dua). Dengan adanya aturan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera melakukan pengecekan terhadap aktifitas PT STM dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap hal yang merusak lingkungan, kecuali Dinas LHK NTB ikut terlibat dalam kejahatan pengerusakan hutan. (RED).

Editor : Ali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *