Ketua LAPAS NTB: Krisis Kepercayaan Terhadap DLHK Provinsi NTB, Gubernur NTB Segera Turun Tangan Selesaikan Mafia Tambak Udang di Lambu

Keterangan Foto: Gubernur NTB dan Tambak Udang di Kecamatan Lambu. 

Mataram, merdekantb.com– Ketua Lembaga Advokasi Pemuda Anti Korupsi, meminta Gubernur NTB untuk turun tangan selesaikan persoalan Tambak Udang di Desa Soro, Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. karna dinilai Dinas LHK Provinsi NTB tidak becus dalam menyelesaikan suatu persoalan tersebut.

Beberapa temuan yang ada di lapangan dan di dalam sanksi administratif mulai dari luas areal Izinnya 10 H, menjadi 30 H, kemudian dampak lingkungan pembuangan air limbah langsung ke air laut, banyaknya hutan mangrove yang mati, mafia tanah dan izin dokumen UKL UPL tidak ada.

Oleh karena itu, Tara Miji, meminta terhadap gubernur NTB agar turun tangan untuk menyelesaikan persolan itu. Sejauh ini kami sudah melakukan konfirmasi terhadap DLHK PROVINSI dan Kabupaten, namun kedua instansi tersebut saling melempar wewenang, jelasnya.

Lanjutnya, dalam PP no 5 tahun 2021 bahwa wewenang dalam mengurus izin UKL UPL semua sudah di ambil alih oleh Provinsi. Namun pada saat ini Dinas LHK Provinsi NTB menyatakan tidak mempunyai wewenang, paparnya.

Sementara itu, Dinas LHK Kabupaten Bima menyampaikan, membenarkan bahwa izin UKL UPL wewenangnya. Namun, setelah lahir UU cipta lapangan kerja semua sudah di ambil alih oleh Provinsi NTB, ungkapnya.

Tolonglah pak Gub, Jika pak Gub, mampu menyelesaikan persolan GTI maka dengan hal sama juga pak Gub harus turun tangan untuk menyelesaikan persolan ini. Kami sebagai putra asli Lambu, tentunya tidak ingin hasil kekayaan kami di rampas dengan mengakhiri kerusakan lingkungan pada wilayah kami, tuturnya.

Penulis: Adi

Editor: Fesal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *