Dinas Dikbudpora Siapkan Perbup Penyelamatan Peserta Didik

Keterangan foto: Dr. Karyadin.
Kabupaten Bima, Merdekantb.com–Maraknya tindak kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan menuntut adanya intervensi sistem berupa kebijakan yang menjadi instrumen rekayasa sosial (social angineering) untuk mencegah terjadinya kekerasan pada peserta didik pada satuan pendidikan di daerah. Sebagai organisasi leading sector pendidikan, Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima akan menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelamatan Peserta Didik.
Demikian dikemukakan Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, Peserta Didik, dan Pembangunan Karakter (Sekurpedik P2K) Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Dr. Karyadin menjawab maraknya kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan saat ini.
Menurut alumnus program Doktor Universitas Negeri Jakarta ini, dalam tataran makro pendidikan, Kemdikbud Ristek RI telah mengeluarkan kebijakan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini lanjutnya, sebagai tindak lanjut dari UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Perbup tersebut kata penggagas Pembentukan Kabupaten Bima Timur ini penting untuk memastikan adanya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di tingkat satuan pendidikan. Upaya pencegahan sistemik ini tambahnya dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Bentuk kekerasan yang perlu dicegah berupa pelecehan baik fisik, psikis atau daring, perundungan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, diskriminasi dan lainnya.
Selain itu, kata mantan Pengurus Besar HMI MPO ini, Perbup tersebut akan menjadi peta jalan pencegahan kekerasan bagi satuan pendidikan untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari tindak kekerasan. Untuk itu, kepala sekolah juga perlu membuat Prosedur Operasi Standar (POS) Pencegahan Kekerasan di satuan pendidikan masing – masing. Semua regulasi yang ada memberi ruang bagi kepala sekolah untuk menjalin kerja sama dengan lembaga psikologi, organisasi perlindungan anak, keagamaan, pakar pendidikan dan lainnya.
“Kita semua harus menjadi bagian dari sistem penyelamatan peserta didik dari tindak kekerasan. Karena itu, Perbup adalah peta jalan pencegahan kekerasan di sekolah. Referensi bagi kepala sekolah untuk terus memperkuat sistemnya melalui POS masing – masing sekolah”, tegasnya.
Sebenarnya kata doktor yang telah menduduki jabatan kepala seksi kurikulum selama tiga tahun ini, Dinas Dikbudpora telah memiliki sistem pencegahan dan perlindungan anak melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan menetapkan 36 SRA pada 18 kecamatan. Hingga saat ini, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bima sangat minim. Selain itu juga penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran yang melibatkan semua elemen struktural dan nonstruktural seperti dinas, pengawas, korwil, komite, dewan pendidikan.
Editor: Adi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *