Diduga langgar prinsip organisasi, Rohman Rofiki krisis Legitimasi

Keterangan Foto: Bung Zia Anggota LMND Mataram. 

Mataram, merdekantb.com–Dugaan langgar prinsip organisasi oleh salah seorang kader Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat, yang tidak lain merupakan Ketua Wilayah LMND Nusa Tenggara Barat yakni Bung Rohman semakin menguat. Dilaksanakannya Konferensi Wilayah LMND Nusa Tenggara Barat di Lombok Timur, menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah memilih pengurus Wilayah LMND Nusa Tenggara Barat sebagai Ketua dan Sekretaris.

Terpilihnya Bung Rohman Rofiki sebagai Ketua Wilayah LMND Nusa Tenggara Barat, tidak mengherankan kemenangannya. Sebab, ada beberapa hal yang mengganjal pada saat awal persiapan pelaksanaan Konferensi Wilayah. Misalnya penunjukan secara sepihak oleh Eksekutif Nasional LMND yang dipimpin oleh Muh. Asrul kepada Rohman Rofiki sebagai petugas yang mempersiapkan Konferensi Wilayah. Mestinya Eksekutif Nasional harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan beberapa Eksekutif Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat antara lain LMND Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Timur, Kota Mataram.

Salah seorang kader LMND NTB, Bung Zia dalam wawancaranya, sebetulnya pelanggaran itu sudah memang dari atas, sebab jabatan Eksekutif Nasional secara AD/ART hanya selama Dua tahun. Sedangkan penugasan Rohman oleh Eksekutif Nasional sudah berada diluar masa jabatan Eksekutif Nasional. Maka, penugasan ini bisa dibilang illegal. Tentu implikasinya berdampak pada legalitas pelaksanaan konferensi wilayah yang bisa juga disimpulkan tidak sah. Sepertinya kemenangan yang disetting dan dipaksakan untuk menopang dan mensukseskan ambisi 2 periode Muh. Asrul. Ini bukan soal siapa dan berapa periode. Tetapi agar prinsip-prinsip organisasi teramalkan sebagai kehendak AD/ART, bukan kehendak kami. Tutur Zia secara tegas.

Dugaan itu semakin mengkristal, lantaran lokasi Konferensi Wilayah dilakukan di Lombok Timur dengan kepanitiaan dari LMND Eksekutif Kabupaten Lombok Timur serta segala aturan main disiapkannya. Secara teknis tidak melibatkan secara langsung daerah lain untuk turut memonitor perjalanan persiapan Konferensi Wilayah. Tentu soal teknis juga sangat berimplikasi  terhadap prinsip organisasi. Misalnya jumlah kepesertaan delegasi Konferwil yang diterbitkan oleh kepanitiaan secara plin plan. Tutur Zia secara tegas.

Pasca Konferensi Wilayah, tiba-tiba Eksekutif Nasional mewacanakan Kongres sebagai salah satu alat keputusan tertinggi dalam organisasi. Yang paling mengherankan Surat Keputusan Eksekutif Nasional tentang pelaksanaan Kongres baru didistribusikan H-12 kepada seluruh pengurus LMND di daerah-daerah. Secara politis memandang bahwa ini adalah upaya-upaya untuk menghambat keikutsertaan para peserta kongres dari seluruh penjuru yang dianggap mengganggu kekuasaan Muh. Asrul.

Di sisi lain, Rohman Rofiki yang dianggap sebagai pimpinan LMND NTB, tidak pernah melakukan atau menginisiasi rapat persiapan Kongres. Bahkan beberapa kali komunikasi yang diupayakan oleh para pengurus kabupaten, justru diabaikan dan banyak aktifitas yang dilakoninya dengan melabeli diri ketua LMND NTB namun tidak pernah ada koordinasi dan laporan kepada internal sesuai mekanismenya. Semacam mengulur-ulur dengan sengaja untuk menghambat kepentingan secara prinsip organisasi.

Zia juga menambahkan, tidak ada kejelasan tindak lanjut dari gerakan yang pernah diintruksikan oleh Rohman Rofiki yaitu Gerakan Serentak Solidaritas terhadap korban tindakan represif yang dialami kawan-kawan LMND Kota Bima dan LMND Kab. Bima. Bahkan hingga terjadi penangkapan dan penahanan aktivis LMND oleh APH POLDA NTB, tidak ada kejelasan yang transparan mengapa bisa ada pihak-pihak luar yang terlibat dalam proses pembebasan aktivis LMND. Kami sangat menyayangkan proses yang terjadi dengan mengambil langkah-langkah diluar kolektif.

Akibat dari hal ini, banyak kawan-kawan massa aksi dan LMND di beberapa daerah bertanya ada apa, ada apa dan kok bisa, bagaimana ceritanya sehingga bisa demikian. Kenapa tidak pernah ada laporan dan koordinasi. Padahal kita punya AD/ART sebagai tolak ukur langkah-langkah organisasi, terutama Bung Rohman yang dianggap sebagai pimpinan organisasi.

Editor: Fesal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *