Diduga ada Mafia Anggaran, HMI Badko Bali Nusra Pertanyakan Anggaran Presidium KAHMI NTB

Keterangan Foto: Kabid Aksi dan Advokasi HMI Badko Bali Nusra dan Koordinator Presidium Wilayah KAHMI NTB.

Mataram, MerdekaNTB.Com–Tidak ada transparansi anggaran ditubuh Presidium KAHMI NTB selama dua tahun terakhir, sehingga berdampak negatif pada kelangsungan kegiatan Musyawarah Wilayah KAHMI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebenarnya akan diadakan Sabtu, 3-4 September 2022. Namun, diundur menjadi tanggal 17 September 2022, ucap Kabid Aksi dan Advokasi HMI Badko Bali Nusra (Deni Wijaya Harmono) kepada media ini, Kamis (01/09).
Kata Deni sapaan akrabnya, Bahwa H. Didin Sumardin, S.H. selaku koordinator Presidium majelis wilayah KAHMI NTB selama dua periode menjabat tidak ada transparansi anggaran sama sekali. Hal ini menjadi polemik dan menjadi pernyataan besar masa kepemimpinan H. Didin Sumardin, S.H., katanya.
Oleh karenanya, Kabid Aksi dan Advokasi HMI Badko Bali Nusra mendesak dan meminta kepada Majelis Nasional KAHMI untuk segera evaluasi dan tertibkan mafia anggaran yang ada ditubuh Majelis Wilayah KAHMI NTB, desaknya.
Lanjutnya, Deni kembali menegaskan, jika aspirasinya tidak di indahkan oleh Majelis Wilayah KAHMI NTB, maka akan ada gelombang perlawanan besar, karena memang persoalan tidak ada transparansi anggaran ditubuh Majelis Wilayah KAHMI NTB berdampak negatif pada kegiatan-kegiatan Musdah, ancamnya.
Deni juga mengancam akan mendatangi kantor tempat kerja Majelis Wilayah KAHMI NTB, jika aspirasinya tidak ditanggapi dengan serius. Hal itu dilakukan Kabid Aksi dan Advokasi HMI Badko Bali Nusra sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keberlangsungan kegiatan-kegiatan organisasi, cetusnya.
Sementara itu, Majelis Wilayah KAHMI NTB (Didin Sumardin, S.H.) belum bisa dikonfirmasi sampai berita ini dinaikkan, karena tidak ada nomornya.
•Adi•

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *